Persahabatan Dua Guru Besar Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani dan Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid

Betapa kuat hubungan mahabbah fillaah antAra kedua Syaikh bersahabat itu. Yakni Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani, sosok ahli hadits Tanah Suci asal Padang yang bergelar Musnid ad-Dunya, dan Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathan.
Sampai-sampai Syaikh Yasin (ulama yg kalau kita berbicara tentang keilmuan dan akhlaknya tak akan cukup sungai nil menjadi tinta) beliau berkali-kali berkunjung ke Lombok menemui Syaikh Zainuddin.

Hingga pada tahun 1988 M, kedatangan terakhir Syaikh Yasin ke Indonesia, beliau menyampaikan 'farewell words' kepada sahabatnya: "Ini adalah kunjungan terakhirku kepadamu."

Sang sahabat kaget: "Mengapa demikian?"
Syaikh Yasin menjawab:

سأرتحل إلى الله

Betapa pecah hati sahabatnya mendengar kalimat itu.

Syaikh Yasin menyambungkan: "Sebenarnya tujuanku datang kepadamu saat ini untuk perpisahan, aku akan merasa lebih tenang kembali kepada-Nya setelah berziarah padamu"

Dan waktu berlalu. Tibalah suatu saat, ketika Syaikh Zainuddin mengimami shalat Jum'at. Tiba-tiba di tengah sholat, beliau merasa sakit dan tidak bisa melanjutkan sholat. Usai sholat, beliau berkata kepada jama'ah yg bertanya-tanya: "Saya tidak tau apa gerangan, hati saya tiba-tiba dirasuki perasaan sedih." Air mata mengalir membasahi pipinya.

Tak berselang jam, datang kabar duka kepada beliau bahwa Syaikh Yasin baru saja telah kembali ke Rahmatullah. Menangislah Syaikh Zainuddin tersedu-sedu mendengar kepergian salah satu ulama terbesar abad ini.

Dari cerita di atas kita bisa mengambil, betapa bubungan keduanya tidak terbatas pada raga, melainkan sampai pada tahap kecintaan ruhiah. Semoga mereka dan kita termasuk 7 golongan yg disebut Baginda Nabi SAW dipayungi oleh Allah ketika tiada naungan selain naungan-Nya:

ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه

"Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu semata-mata karena-Nya dan berpisah karena-Nya".

Pertemuan mereka bukanlah atas motif bisnis, politik, atau kepentingan apapun selain semata karena Allah.
Read More »

Para Pahlawan Nasional dan Dana Rp. 1.5 Triliun.



Setelah PERPPU tentang keormasan disahkan dan Pemerintah membubarkan HTI, Saya dibanjiri bully tentang PBNU yang menerima dana Rp. 1,5 Triliun. Apalagi bully terhadap PBNU itu juga datang dari Emha Ainun Nadjib yang populer dipanggil "Nun".

Negara telah menghormati perjuangan kiai-santri hingga mewujudkannya dalam simbol Pahlawan Nasional:
1. Pangeran Diponegoro
2. KH Hasyim Asyari Jombang
3. KH Abdul Wahab Chasbullah Jombang
4. KH Zainul Arifin Tapanuli Selatan
5. KH Zainal Mustofa Tasikmalaya
6. KH Asad Syamsul Arifin Situbondo
7. KH Wahid Hasyim Jombang
8. KH. Idham Cholid Banjarmasin

8 Pahlawan dari para kiai di atas telah menghadiahkan negara dalam bentuk sekarang ini. Bahkan mereka juga berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 8 kiai di atas hanya simbol kehadiran kiai dalam perjuangan, di luar itu terdapat ribuan kiai terlibat dalam perjuangan. Kiai saya, Abdul Djalil, Sa'doellah Nawawi, Hasani Nawawi, dari Sidogiri, pun ikut berjuang dan berkorban.

Kiai kiai generasi berikutnya menghormati kiai kiai sebelumnya. Saat Muktamar NU di Situbondo, Pahlawan Nasional KH Asad Syamsul Arifin jadi tuan rumah penegasan bahwa Pancasila dan Islam itu tidak perlu dipertentangkan. Indonesia saat ini adalah final.

Saat Muktamar Nahdlatul Ulama 1999 di Lirboyo para kiai menentang gerakan trans nasional yg mulai berani muncul dengan aksinya yang tidak mensahkan ibadah muslim Indonesia (saat itu sudah mulai banyak muncul orang yang secara demonstratif menunjukkan bahwa ibadah muslim Indonesia harus ikut negara di Arab sana).

Para kiai kembali itba' kepada kiai kiai pejuang saat Munas Alim Ulama NU 2015 yang tidak setuju terhadap gerakan kelompok atau perorangan di Indonesia yang mengusung khilafah (HTI). "Itu mau merobohkan Indonesia negeri kita." Kata para kiai.

Suara suara para kiai di sepanjang tahun itu sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para kiai dan santri yang telah berjuang dengan jiwa harta merebut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Lalu, sudah kewajiban NU untuk mendukung Pemerintah yang membubarkan kelompok manapun--termasuk HTI--yang nyata mau merobohkan Indonesia, negeri warisan para kiai. Bagi NU, menjaga NKRI itu panggilan jiwa. Tak peduli dibully, dipojokkan, dicacimaki, dihina karena sesungguhnya dari masa ke masa pengurus NU itu tak sepi dari hinaan dan cercaan, ancaman fisik dan usaha pembunuhan. Ya, sampai kini.

Uang Rp. 1, 5 Triliun saat ini jadi mars membully NU. Penciptanya para aktivis perusak negeri, penyanyinya para pembenci NU dan pengurus NU, baik mereka yang genetiknya memang benci NU maupun orang orang yang ngaku Nahdliyin namun tidak paham NU.

Selalu sejarahlah yang membuktikan ijtihad para kiai NU. Sejarahlah yang membuktikan bahwa para pencaci dan pengancam NU selalu mengalami kenistaan.

Ketua PBNU
Kiai Sulthon Fathoni.
Read More »

Membongkar Bahaya Hizbut Tahrir Indonesia

Persamaan Hizbut Tahrir dan Yahudi Madinah yang Merongrong Negara Kesepakatan

Dari perspektif sejarah Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tampaknya bisa disejajarkan dengan Yahudi Madinah yang merongrong Piagam Madinah di era Nabi.
Ketika Nabi membangun tatanan politik di Yastrib (nama asal Madinah), beliau tidak mendirikan Negara Syariah dengan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, dan al-Qur’an sebagai konstitusinya. Nabi justru mendasarkan Negara Madinah pada kesepakatan bersama antar warganya. Kesepakatan bersama yang dikenal dengan “Piagam Madinah” ini menjadi landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat Madinah yang majemuk, agar kaum Muhajirin dari Mekkah, kaum Ansor, penganut Yahudi, Kristen, Majusi, dan agama pagan di Madinah bisa hidup berdampingan dan bersama-sama mempertahankan wilayahnya dari agresi musuh.

Dalam Konstitusi Madinah, misalnya, terdapat pasal yang menegaskan bahwa kaum Muslim dan Yahudi merupakan satu umat. “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum Muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.” Juga ada pasal tentang perlindungan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Pakta ini memang menempatkan Nabi Muhammad sebagai wasit dan pemutus perkara manakala ada perselisihan. Tapi ingat, posisi Nabi di sini bukan lantaran beliau adalah Rasulullah, karena warga Madinah yang non-Muslim jelas tidak mengimaninya, dan tidak ada paksaan bagi mereka untuk mengakui kerasulannya, melainkan karena seluruh komponen yang terlibat dalam Piagam Madinah bersepakat mendapuknya sebagai kepala negara Madinah.
Dengan kata lain, dasarnya adalah kesepakatan bersama warga Madinah. Nabi begitu kukuh memegang kesepakatan yang tertuang dalam Konstitusi Madinah dan dengan tegas memberi sanksi pada para pelanggarnya, apa pun agamanya. Ketika ada satu kabilah yang Muslim melanggar Konstitusi Madinah, Nabi tak segan menghukum mereka.

Begitu juga terhadap beberapa kabilah Yahudi mengkhianati Konstitusi Madinah dengan perbuatan makar mereka, Nabi mengusir dan memerangi mereka. Itulah yang dilakukan Nabi terhadap kaum Yahudi Madinah dari Bani Nadzir, Bani Qainuqa’, dan Bani Quraidzah. Mereka masih terikat dengan kesepakatan Piagam Madinah, tapi mereka merongrongnya.

Penting untuk dicatat, pengusiran kaum Yahudi dari Madinah ini sama sekali bukan karena keyakinan agama mereka, bukan karena mereka non-Muslim. Buktinya, kalangan Yahudi dan non-Muslim lain yang loyal terhadap Piagam Madinah tetap hidup damai di Madinah. Kaum Yahudi Madinah diusir karena pengingkaran mereka terhadap kesepakatan yang mendasari berdirinya Negara Madinah.

NKRI sebagai Negara Kesepakatan
Sebagaimana Negara Madinah adalah Negara Kesepakatan, republik kita juga lahir sebagai hasil kesepakatan para pendirinya. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dengan cara itulah kebhinnekaan terjaga. Ikatan politik yang mendasarinya bukanlah sentimen primordial, melainkan kesatuan sebagai bangsa. Sebagaimana Piagam Madinah menjadi titik temu yang menyatukan kaum Muslim dan Yahudi Madinah dalam persaudaraan keumatan, maka Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan.

Para tokoh Islam yang ikut dalam kesepakatan tersebut sebagai wakil umat Islam menyatakan setuju dengan negara kebangsaan tersebut ketimbang mendesakkan berlakunya Piagam Jakarta yang memberi mandat kepada negara untuk mewajibkan penerapan syariah pada pemeluknya. Dengan keputusannya itu, mereka selintas tampak tidak menerapkan syariah dalam bernegara. Tapi itu hanya lahiriahnya saja. Dari segi substansi, mereka justru menerapkan tujuan utama syariah, yakni merealisasikan kemaslahatan bersama yang notabene merupakan tujuan syariah.

Para tokoh Islam tersebut menyadari, tuntutan menegakkan dawlah Islamiyah atau khilafah dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politiik yang justru bertentangan dengan prinsip maslahat.

Kesepakatan bersama yang mendasari Negara Pancasila termanifestasi dalam konstitusi RI. Konstitusi merupakan dokumen kontrak sosial yang mengikat semua pihak yang terlibat, langsung ataupun tidak langsung. Artinya, kontrak sosial tersebut juga mengikat warga negara yang lahir belakangan. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan terhadap konstitusi, karena konstitusi merupakan manifestasi dari perjanjian sosial seluruh warga negara.

Jadi, meskipun warga negara yang hidup pada masa sekarang tidak ikut merumuskan konstitusi, ia tetap harus loyal terhadapnya. Mengapa? Karena begitu seseorang menjadi warga negara dan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur negara, membayar pajak, menggunakan sertifikat tanah, akte kelahiran, KTP, SIM, surat nikah, paspor dan dokumen-dokumen negara lainnya, maka sesungguhnya itu mengekspresikan persetujuannya terhadap negara dan kesepakatan yang mendasarinya.

Dalam nomenklatur ilmu politik, persetujuan yang tak dinyatakan secara eksplisit ini dikenal dengan istilah “tacit consent.” Dengan kata lain, kewarganegaraan adalah penanda bagi persetujuan untuk terikat dengan kontrak sosial yang termaktub dalam konstitusi. Tentu saja kesepakatan bisa diubah, konstitusi bisa diamandemen, ditambah, atau dikurangi sesuai dengan kalkulasi kemaslahatan hidup yang dinamis. Namun, selama itu belum terjadi, maka warga negara harus menaati konstitusi yang ada.

Mengingkari Kesepakatan: Kontra Syariah
HTI berkeras menegakkan khilafah karena dalam pandangan mereka, penerapan syariah tidak akan lengkap dan sempurna tanpa berdirinya institusi kekhilafahan. Absurdnya, upaya mereka menerapkan syariah justru bertolak dari pelanggaran terhadap ajaran syariah itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, menaati kesepakatan sama artinya dengan memenuhi janji yang wajib sifatnya. Pengingkaran sepihak terhadap kesepakatan adalah perbuatan yang sangat tercela. Al-Qur’an dengan tegas mewajibkan umatnya untuk menaati kesepakatan yang mereka buat, seperti dalam ayat “Penuhilah perjanjian kalian; sesungguhnya janji itu akan dituntut pertanggungjawabannya” (QS 17:34). Ayat yang senada bisa kita temukan pada QS 5:1, 2: 177, 16: 91, dan 13: 19.

Di samping itu, Nabi Muhammad juga bersabda, “umat Islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat.” Karena itulah tatkala terlibat dalam kesepakatan, Nabi mewajibkan umatnya untuk menaatinya dan menindak tegas para pelanggar.

Patut dicatat, watak mengikat dari kesepakatan dan perjanjian ini tidak hanya berlaku antara sesama Muslim, melainkan juga antara pihak Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, bahkan kalau NKRI divonis sebagai negara kafir pun, sebagaimana yang sering dikampanyekan HTI, tak lantas warga negara Indonesia yang Muslim boleh seenaknya mengkhianati NKRI.

Dari sudut pandang hukum Islam, orang Islam yang tinggal dan menjadi warga negara di negara non muslim tetaplah terikat kontrak dengan negara tersebut selama negara tersebut memberikan jaminan keamanan kepada Muslim. Dan patut diingat, kontrak dengan pihak non-Muslim punya kekuatan mengikat juga. Dengan begitu, jika ia merongrong konstitusi negara tersebut, maka ia sesunggunya menjadi pengkhianat kesepakatan. Di Indonesia, kaum Muslim mendapatkan jaminan keamanan penuh serta bebas menjalankan agamanya.

Ibnu Qudamah, ulama bermazhab Hanbali abad ke-6 H, menulis dalam magnum opus-nya Al Mughni: “Muslim yang tinggal di negara kaum non muslim dalam keadaan aman haruslah mematuhi kontraknya terhadap negara tersebut, karena mereka memberikan jaminan keamanan semata-mata karena adanya kontrak bahwa si Muslim tidak akan berkhianat.Ketahuilah, pengkhianatan terhadap kontrak (ghadr) adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Nabi bersabda: “Al-muslimun ‘inda syuruthihim“ (Kaum Muslim terikat dengan perjanjian yang telah mereka sepakati)”

Senada dengan pendapat Ibnu Qudamah, Imam Al-Sarakhsi, ulama abad ke-5 H bermazhab Hanafi menyatakan dalam Kitab al-Mabsuth: “Sungguh tercela bagi seorang Muslim yang memohon keamanan dari (negara non muslim) berdasarkan perjanjian, tapi lalu mengkhianatinya. Rasul berkata: “Siapa mengkhianati suatu kesepakatan, maka pada hari kiamat nanti, di tubuhnya dipasang bendera sehingga perbuatan khianatnya akan diketahui secara terbuka.” Artinya, bahkan seandainya klaim HTI yang memvonis NKRI sebagai negara kafir atau thaghut diterima, tak lantas kampanye khilafah HTI di NKRI bisa dibenarkan secara syar’i.

Ketaatan terhadap konstitusi hukumnya wajib secara syar’i, karena itu sama artinya dengan memenuhi kesepakatan, yang diwajibkan dalam Islam. Mempertentangakan antara ketaatan terhadap konstitusi dan ketaatan terhadap Kitab Allah adalah pandangan yang salah alamat, karena menaati konstitusi merupakan manifestasi dari menaati Kitab Allah.

Ini berarti kalangan Muslim Indonesia yang mengkampanyekan khilafah atau negara Islam sejatinya telah melakukan pengingkaran sepihak terhadap kesepakatan bersama. Mereka mengkampanyekan penegakan syariah, tapi yang mereka lakukan justru melanggar syariah.

Kalau mereka memang konsisten dengan syariah, hanya ada dua opsi yang tersedia: menjadi warga negara yang mematuhi NKRI sebagai Negara Kesepakatan, atau tetap memperjuangkan khilafah tapi dengan syarat melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka. Mengkampanyekan khilafah sambil tetap mempertahankan kewarganegaraan RI bukan hanya sebuah hipokrisi, tapi juga pelanggaran terhadap ajaran syariah yang justru mewajibkan Muslim untuk mematuhi kesepakatan.

Kalau terus dibiarkan, para perongrong Negara Kesepakatan akan menjadi benalu yang bisa mencekik mati NKRI sebagai pohon induknya. Sudah waktunya pemerintah bersikap tegas menindak para perongrong Negara Kesepakatan, sebagaimana Nabi Muhammad dulu juga bersikap tegas menghukum perongrong Negara Kesepakatan Madinah.

Kalau mereka ngotot dengan khilafah boleh-boleh saja, asalkan jangan di NKRI. Atau dalam bahasa mendiang Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Mustofa Ya’qub, silakan pejuang khilafah untuk angkat kaki dari Indonesia.

[# LINK_TEXT #] bagus, Silakan lihat! http://www.suaraislam.co/persamaan-hizbut-tahrir-dan-yahudi-madinah-yang-merongrong-negara-kesepakatan/
Read More »

Inilah Ormas Ormas Yang Akan Di Bubarkan Pemerintah

Inilah ormas-ormas anti Pancasila yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Sebab ormas-ormas inilah sumber kegaduhan nasional, sumber perpecahan kebhinnekaan. Sekali lagi Hizbut Tahir ideologi yang berlindung di balik nama Islam, Wahabi konseptor harga matinya, Daulah Khilafah Islamiyah cita-citanya dan NKRI target invasinya. Siapa saja ormas-ormas yang kasat mata telah membawa ideologi Hizbut Tahir? Ini jawabannya.

1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
HTI merupakan organisasi Islam yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. Dengan ini, HTI tidak mengakui keberadaan Pancasila. Sejumlah parade HTI di berbagai lokasi di Indonesia menunjukkan bahwa ormas ini telah makar terhadap pemerintah Republik Indonesia.
Dalam artikel berjudul “Pancasila” yang dirilis website HTI, Arief B Iskandar menyatakan bahwa memang HTI berupaya mewujudkan Khilafah. “Jika Anda adalah seorang muslim yang taat; yang menghendaki tegaknya Islam secara total dalam semua aspek kehidupan; yang menginginkan penerapan syariah secara kaffah, apalagi berjuang demi mewujudkan kembali Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.”
Pertanyaannya, bagaimana mungkin ormas yang jelas menentang sistem negara Indonesia dibiarkan merajalela dan merendahkan simbol-simbol negara ini? Maka bagi saya Ormas ini bukan hanya sekedar dibubarkan... tp harus dicabut Hak mengungkapkan Pendapat dan Berorganisasi kedepannya sehingga tidak dapat membuat Ormas Baru...

2. Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)
Aliansi ini dibentuk atas dasar kebencian kepada madzhab Syiah yang menurut mereka adalah aliran yang berbahaya. Padahal Syiah sendiri merupakan madzhab yang diakui oleh Islam di dunia, salah satunya oleh Universitas Islam terkemuka, Al-Azhar. Namun ormas ini justru mengkafir-kafirkan madzhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat.
ANNAS merupakan ormas yang jelas bertentangan dengan UUD 45 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara. Aliansi ini pun membentuk kepengurusan di berbagai daerah untuk menangkal bahaya Syiah. Tentu saja apa yang dilakukan ANNAS ini jelas membuat perpecahan di tubuh Islam sendiri.

3. Jamaah Ansarut Tauhid (JAT)
Organisasi ini secara nyata mendukung ISIS dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Bahrun Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar Ba’asyir sendiri merupakan salah satu pemimpin dari organisasi radikal ini.

4. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
Organisasi ini tidak jauh beda dari JAT, organisasi ini juga pimpinan Abu Bakar Ba’asyir. Bahkan teroris yang mati bunuh diri dalam bom Thamrin, Afif, merupakan anggota MMI. Sama seperti JAT, MMI pun juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.

5. Forum Umat Islam (FUI)
FUI memang bukan organisasi yang kerap didengar. Namun organisasi ini pun tak kalah radikalnya. Dalam perayaan Maulid Nabi dan Natal kurang Lebih 2 Tahun Lalu, FUI dikabarkan mengirimkan ancaman akan membubarkan acara tersebut (Jakarta Post). Ancaman ini ditebar dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya penyelanggara acara harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI.

6. Front Pembela Islam (FPI)
Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini memang sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. Dalam sejumlah demo, FPI sering melecehkan perorangan, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2014, FPI juga mengeluarkan maklumat mengenai ISIS yang mana pada poin 5 menyatakan bahwa Al-Qaeda dan ISIS harus bersatu untuk meneruskan perjuangan.

Ormas-ormas di atas jelas bertentangan dengan prinsip yang ada di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Keenam ormas ini sama sekali tidak menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Justru sebaliknya, mereka menjunjung tinggi provokasi demi perpecahan seolah-olah ingin memindahkan konflik yang ada di Timur Tengah ke Indonesia.

7. GNPF MUI ( Gerakan Nasional Pengawal Fatwah MUI )
GNPF MUI didirikan seakan akan sebagai Pahlawan untuk Mengawal Fatwah MUI... padahal Mereka berdiri adalah hanya Untuk Meruntuhkan Kekuasaan yg Jujur di DKI yang dipimpin Oleh Bapak Basuki Tjahaya Purnama dan Target Mereka yg Lebih Khusus lagi adalah Melawan Pemerintahan yg Sah .. dengan Tujuan Mengganti Ideologi Bangsa Pancasila dengan Ideologi Syariah dan Hukum Islam ke Seluruh Tanah Ibu Pertiwi.. Mereka Banyak Melakukan Demo Demo Besar yg Kemungkinan didanai Oleh para Pengusaha Busuk & Pejabat Korup yg Merasa Gerah dengan Kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Ahok... mereka tidak Pedulikan Nasib Bangsa ini... Tujuan Mereka Hanyalah Kepuasan Harga Diri dan Kekayaan Bangsa ini untuk Memperkaya diri... Lebih Tepatnya mereka dapat dikatakan " PENGHIANAT BANGSA " !!!

-Ormas radikal ini tentu melakukan kaderisasi secara radikal pula. Mengutip pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siradj bahwa pembiaran terhadap radikalisme akan menumbuh suburkan gerakan terorisme, maka bibit-bibit terorisme harus diberantas sejak dini tanpa pandang bulu.
Read More »
 
Wkyes